About the Journal

Ruang lingkup ‘hukum dan demokrasi’ yang mencakup pula konstitusi dan ketatanegaraan, serta hak asasi manusia guna menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi oleh bangsa. Hal tersebut sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang saling terkait dalam menjaga sistem pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Keberhasilan sebuah negara dalam menjaga keseimbangan yang sehat antara hukum dan demokrasi dapat berdampak besar pada stabilitas politik, hak asasi manusia, dan perkembangan sosial dan ekonomi. “Hukum dan Demokrasi” adalah dua konsep yang berhubungan erat dalam pemerintahan dan sistem hukum sebuah negara. Ruang lingkup ‘hukum dan demokrasi’ mencakup berbagai aspek yang melibatkan hubungan antara hukum dan sistem demokrasi dalam suatu masyarakat. Beberapa poin penting dalam ruang lingkup Journal of Law & Democracy (JLD) ini: (1) Hukum sebagai Landasan Demokrasi.  Hukum berperan sebagai kerangka kerja yang mengatur tata cara pemilihan umum, hak-hak dasar warga negara, dan perlindungan terhadap minoritas dalam sistem demokrasi. Hukum memastikan adanya aturan yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga peraturan yang adil dalam proses demokratis; (2) Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, berorganisasi, dan hak-hak lainnya yang mendasar.  Demokrasi yang baik memastikan bahwa hukum memberikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara, tanpa diskriminasi; (3) Sistem Hukum. Ruang lingkup ini juga mencakup sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, seperti sistem hukum sipil, hukum common law, atau hukum adat. Sistem hukum ini harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum; (4) Kedaulatan Hukum. Prinsip kedaulatan hukum (rule of law) adalah bagian integral dari ruang lingkup ini. Ini berarti bahwa tidak ada orang, termasuk pejabat pemerintah, yang dikecualikan dari hukum, dan hukum harus dihormati oleh semua warga negara. Penegakan Hukum. Ruang lingkup ini mencakup bagaimana hukum ditegakkan dan pelanggar hukum dituntut dalam sistem demokrasi. Proses penegakan hukum harus transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik; (6) Pembentukan Undang-Undang. Salah satu elemen kunci dalam ruang lingkup ini adalah proses pembentukan undang-undang. Undang-undang harus dibuat melalui mekanisme yang demokratis dan terbuka, dengan partisipasi warga negara dan perwakilan yang dipilih; (7) Peran Pengadilan.  Pengadilan adalah lembaga yang memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan demokrasi. Mereka memutuskan kasus hukum, memeriksa konstitusionalitas undang-undang, dan memastikan keadilan dalam proses hukum; (8) Perlindungan Terhadap Korupsi. Ruang lingkup ini juga mencakup upaya untuk mencegah dan mengatasi korupsi dalam pemerintahan, karena korupsi dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hukum; (9) Edukasi Hukum.  Pendidikan tentang hukum dan demokrasi juga menjadi bagian penting dalam ruang lingkup ini. Warga negara perlu memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokratis serta memahami dasar-dasar hukum yang mengatur masyarakat.