Journal of Social Contemplativa

Transformasi Digital Transportasi: Peran Aplikasi TIJE dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Jakarta

2025-08-26T14:39:27+07:00

Digital transformation demands that governments provide public services that are more effective, efficient, and transparent. One form of its implementation is the adoption of E-Government through the use of digital applications, such as TIJE (TransJakarta E-Ticketing) developed by PT Transportasi Jakarta. This application aims to facilitate public access to transportation services. However, in practice, its implementation still faces several challenges, including limited user understanding, an unfriendly user interface, and a lack of adequate public outreach from the service provider. This study is designed using a descriptive qualitative approach to examine how the TIJE application is implemented in public services and to identify the obstacles encountered in the field. Data collection techniques include in-depth interviews, participatory observation, documentation, and data triangulation, with data analysis based on the Miles and Huberman model. The study aims to provide a comprehensive understanding of system readiness, public response, and challenges in the application of digital technology to support E-Government in the transportation sector.

Peluang dan Tantangan Kebijakan Biodiesel B50 dalam Mewujudkan Transisi Energi Nasional di Indonesia

2025-08-26T20:48:25+07:00

Kebijakan biodiesel B50 menjadi wacana strategis dalam agenda transisi energi nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peluang dan hambatan implementasi kebijakan B50 serta implikasinya terhadap agenda tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi literatur, mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah, media massa, dan dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan B50 memiliki dualitas yang tajam. Di satu sisi, B50 menawarkan peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengurangan impor solar, menstabilkan ekonomi berbasis CPO, dan menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Namun di sisi lain, implementasinya dihadapkan pada hambatan sistemik yang meliputi tantangan kesiapan teknis-infrastruktur, keberlanjutan fiskal terkait beban subsidi, dan dilema keberlanjutan lingkungan yang krusial menyangkut persaingan lahan antara energi dan pangan (food vs. fuel). Kesimpulan utama mengindikasikan bahwa keberhasilan B50 bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kemampuan mengelola trade-off kebijakan, terutama melalui program intensifikasi perkebunan untuk menjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan tanpa mendorong deforestasi.

Ketergantungan pada Sektor Minyak dan Gas dalam Pembangunan Timor-Leste: Implikasi terhadap Kemiskinan dan Keberlanjutan Ekonomi

2025-08-25T15:00:29+07:00

This study aims to examine the effect of Timor-Leste's dependence on the oil and gas sector on national economic growth, poverty distribution, and fiscal sustainability in the long run. Since gaining independence in 2002, Timor-Leste has relied on oil and gas as the main source of Gross Domestic Product (GDP) and state budget funding. Using qualitative methods, this study analyzes the role of the oil and gas sector in the country's economic structure, the efficiency of Petroleum Fund management, and constraints in achieving economic diversification. The findings indicate that heavy dependence on oil and gas has resulted in a situation that is vulnerable to changes in world oil prices, slowed the growth of the non-oil sector, and exacerbated social inequality and poverty. While the Petroleum Fund was created as a tool for sustainable resource management, fiscal practices show disbursements exceeding safe limits, jeopardizing future economic resilience. The study recommends the importance of fiscal policy reform, improved resource management, and a development approach that focuses on economic diversification and social inclusiveness to achieve sustainable development.

Antikorupsi melalui Reformasi: Dinamika Transformasi Birokrasi di Tangerang Selatan

2025-08-25T15:02:52+07:00

Dinamika transformasi birokrasi dalam konteks pemberantasan korupsi melalui reformasi administratif di Tangerang Selatan. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis proses reformasi birokrasi sebagai instrumen antikorupsi, mengeksplorasi faktor pendorong, tantangan, dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen kebijakan, serta observasi partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Tangerang Selatan berfokus pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan publik, yang berkontribusi pada penurunan praktik koruptif. Namun, resistensi internal, budaya patrimonial, dan fragmentasi kebijakan menghambat optimalisasi transformasi. Studi ini memberikan perspektif kritis tentang kompleksitas reformasi birokrasi sebagai strategi antikorupsi, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integritas institusi pemerintahan di tingkat lokal.

Reformasi Birokrasi Melalui Regenerasi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Transformatif di Era Digital

2025-08-28T10:11:36+07:00

Bonus demografi dan krisis regenerasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dua sisi mata uang yang saling bertentangan dalam dinamika tata kelola birokrasi Indonesia. Di tengah peluang strategis hadirnya generasi muda, birokrasi Indonesia masih dikuasai oleh ASN berusia di atas 45 tahun, dengan minimnya representasi ASN muda. Tulisan ini menyoroti ketimpangan tersebut sebagai bukan sekadar isu demografis, tetapi sebagai masalah struktural dan politis yang menghambat transformasi birokrasi. Melalui studi terhadap seleksi CPNS 2023 dan inisiatif ASN Academy, tulisan ini mengeksplorasi agensi ASN muda dalam membentuk birokrasi yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap tuntutan era digital. Dengan memadukan perspektif reformasi birokrasi, digitalisasi administrasi, dan kritik terhadap pendekatan struktural-institusional dalam studi kebijakan publik, tulisan ini menawarkan narasi alternatif yang menempatkan ASN muda sebagai katalisator perubahan, bukan sekadar objek regenerasi administratif. Kajian ini bertujuan untuk menggeser fokus regenerasi ASN dari angka dan usia menuju pada reformasi yang berakar pada pembaharuan kultur, struktur, dan distribusi kuasa dalam tubuh birokrasi.