Tracking Political Policies Toward Ethnic Chinese in Indonesia
Melacak Kebijakan Politik Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia
Abstract
Awal kedatangan etnis tionghoa ke Indonesia untuk melakukan perdagangan karena Indonesia sebagai kawasan strategis untuk melakukan perdagangan. Kemudian etnis tiongoa menetap di Indonesia hingga Indonesia merdeka. Dengan ini pemerintah menetapkan kebijakan khusus pada etnis tionghoa yang menetap di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan politik terhadap etnis tionghoa di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, koran dan dokumen yang berbentuk cetak maupun elektronik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan yang dicetuskan terhadap etnis tionghoa tidak terlepas dari jeratan peristiwa G30S/PKI. Kebijakan yang dikeluarkan pada zaman orde baru cendrung diskriminatif pada etnis tionghoa. Runtuhnya rezim orde baru mulai mendukung perjuangan kesetaraan etnis tionghoa seperti menetapkan kebijakan yang menyangkut status kewarganegaraan etnis tionghoa.
Keywords:
Kebijakan, Tionghoa, Indonesia, Identitas, EtnisDownloads
Downloads
References
How to Cite
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Risky Ananda Putri, Murni Zaina, Fadilah Rizki

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Atribusi-Non Commercial-Share Alike (CC BY-NC-SA).
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Every publication (printed/electronic) are open access for educational purposes, research, and library. Other than the aims mentioned above, the editorial board is not responsible for copyright violation.